pp 51 tahun 2009. 03 Pengantar PP 51-2009 240312 ok. pp 51 tahun 2009

Anatomi Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 by aisyah12341. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 yang menyatakan: Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan. METADATA PERATURAN. 40, LN. Nama-nama Industri Farmasi di daerah Semarang dan Sekitarnya. 2 Lokal 3B_Etika profesi. PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memberikan kebolehan kepada Tenaga Kesehatan diluar Tenaga Kefarmasian. Perizinan Tenaga Teknis Kefarmasian Perizinan Tenaga Kefarmasian diatur dalam PP 51 Tahun 2009 pada Pasal 39 disebutkan bahwa: 1. PP No. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. 4763, LL SETNEG : 23 HLM. pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan. Indonesia, Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jawa Timur 2015. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian. 115, TLN No. Jenis. 32, tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan ). PP 51 09. Depkes RI. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 51/2009 menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian, toko obat, dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Dapatkan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN. Judul Asli. PP No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ( PK ) fl Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian l Pasal 63 : (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 1. Keterangan. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, namun seperti peraturan lainnya banyak muncul pro dan kontra atas penerbitan PP ini, saya bersama teman2 di kampus mencoba berdiskusi dan mencoba. NOMOR 40 TAHUN 2009. Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta Aristarini, D. Tambak Aji V/4 SEMARANG PT CIUBROS FARMA, Jl. Ayat (3) Dalam hal Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, pelaksanaan pelayanan Kefarmasian tetap dilakukan. Judul. Selasa, 1 Desember 2020. Nomor. UU 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022. PP No. 2 halaman. Sarmalina Simamora, Apt. NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI-GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis; Mengingat : 1. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiSebelumnya, PP Nomor 40 Tahun 2009 mengubah ketentuan Pasal 10 PP Nomor 51 Tahun 2008 dan menyisipkan tiga pasal baru di antara Pasal 10 dan Pasal 11, yaitu Pasal 10A, 10B, dan 10C. PP ini terbit setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2008 berakhir (dengan asumsi bahwa tahun pajak yang digunakan sama dengan tahun kalender). CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. pp 51 2009. PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Nur Sucahyono. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. PP No. Download Free PDF View PDF. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Studi kualitatif secara potong lintang pada tahun 2010 untuk mengidentifikasi kualifikasi apoteker rumah sakit. , M. 120Simpan Simpan PP_51_Tahun_2009[1] (1) Untuk Nanti. 05/1999. Peraturan. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN. pdf. 2009. 6, LN. Penerapan PP 51 tahun 2009 ini tidak mudah oleh karena akan membawa konsekuensi berupa keharusan adanya apoteker selama apotek buka. rangkuman pp 51 tahun 2009. Dalam PP No 51 Tahun 2009 pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan. Pasal 51 : Ayat (1) Cukup jelas. Hak CiptaUndang No. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan,. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tahun : 2021. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 69 / PMK. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiUU No. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 2004. English; Español; Português;PEKERJAAN KEFARMASIAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Anda di halaman 1 dari 71. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2009. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan. Ditetapkan: 29 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Kimia Farma (ppt). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, I. Berdasarkan PP 51 Tahun 2009 terkait pekerjaan kefarmasian disebutkan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di tempat pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit dll, seorang apoteker dapat : a. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. 51 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pelayan Kefarmasian Rumah Sakit. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24, Undang-undang No. Permenkes-No-889-Th-2011. TAP MPR 2004. GaliehZzt. of 8. Namun, kedua regulasi. Judul. Peraturan Pemerintah. Dalam Studi kasus yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang RI No. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG. Menurut PP RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI No 51 Tahun 2009). PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. 51: Tahun: 2009: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 01/09/2009: Tanggal Diundangkan: 01/09/2009: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta:. (PP No. PP No. PP 51 Tahun 2009. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker . 5731, LL SETNEG : 5 HLM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 51 Tahun 1997. ID. Anonim, 2009, Peraturan Pemerintah No. Approach. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah. , Apt. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas. 73, TLN No. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Permenkes: 5: 2020:. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 146 tayangan. Kes. NITA ANGRAENY. Indonesia No. E. 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat. 40 Tahun 2009. IAI/1418/IX/2016 Peraturan Organisasi tentang Rekomendasi Surat. com PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian; Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang. Peran TTK. Continue Reading. Tugas dan Fungsi Apotek. Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat. 19. PP No. (PP No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. 51 Pasal 33,2009). 51. 51, LN. Judul. Permenkes no 31 tahun 2009 e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1965. Tahun. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008. Indonesia, Pemerintah Pusat. pp 51 2009. 36, LN. PELUANG DAN TANTANGAN APOTEKER DALAM. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran. IMPLEMENTASI PP 51 TAHUN 2009 A. PP 51-2009 Pekerjaan Kefarmasian. Dokumen :. com Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik. See Full PDFDownload PDF. Sebagaimana diketahui, PP No. 51, LN. Pp Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008. 3. PP 25 Tahun 2010 Author: user Created Date:PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. 30 Tahun 2014. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Peraturan Perundang-undangan. Close suggestions Search Search. 125, TLN No. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Apotek merupakan suatu tempatatau terminal distribusi obat perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker. PMA No. 9 Tahun 1967 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, serta adanya perubahan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari drug oriented menjadi patient oriented, serta diperlukannya apoteker dalam mendukung pelaksanaan JKN, maka apoteker sebagai tenaga profesi kefarmasian mempunyai tanggung jawab memberikan. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Ukuran Dokumen 134. (PP) NO. 51: Tahun: 2009: Jenis: Peraturan Pemerintah: Tanggal Ditetapkan: 01/09/2009. Hal tersebut sesuai dengan PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 51 butir 1 menyebutkan “Pelayanan Kefarmasian di Apotek hanya dapat dilakukan oleh Apoteker”. .